Semua Anak Wajib PAUD

Gorontalo- Dalam menjamin anak berusia pra sekolah dasar (Pra SD) (0-5 tahun) mendapatkan pendidikan dan perawatan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dinia (PAUD). Bahkan Pemerintah telah menargetkan anak berusia pra SD pada tahun 2030 wajib untuk mendapatkan pengasuhan PAUD.

                Untuk itu, Kamis (19/7) Direktorat Pembinaan PAUD dan Dikmas Kemendikbud Bersama-sama Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas di Gorontalo Menggelar kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Penuntasan ikut PAUD minimal satu tahun pra SD. serta  penataan kelembagaan PAUD menuju PAUD berkualitas bagi Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo maupun penyelanggara PAUD.

                Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan PAUD Kemendikbud Drs. Maryana, M.Pd mengungkapkan penguatan PAUD menjadi satu dari lima program prioritas pembangunan pendidikan nasional 2018 yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga Ketersediaan lembaaga PAUD harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. ” Kegiatan ini baru pertama kali dilakukan di Gorontalo. Dalam rangka memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada peserta agar peraturan pemerintah tentang standar minimal pendidikan anak usia dini bisa lebih optimal dijalankan di daerah masing-masing.” ucapnya

                Lalu dikatakan Maryana bahwa usia 0-5 tahun adalah usia perkembangan emas. Saat fisik dan otak anak
berada dimasa pertumbuhan terbaiknya, dimana kempuan otaknya menyerap informasi sangat tinggi. dimasa ini, stimulasi pendidikan yang positif sangat tinggi bagi perkembangan anak. ” kita juga mendorong agra penyelenggara PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperkuat lembaga PAUD. salah satunya dengan akreditasi lembaga PAUD. Jika lembaga PAUDnya sudah akreditasi, maka akan memberikan kualitas anak yang lebih baik lagi.” paparnya.

 

Dalam kegiatan ini dihadiri Plg BP PAUD dan Dikmas Gorontalo, Drs. Usman Modjo, narasumber  nasionan Bpk. Suharyanto dari Kementrian Dalam Negeri dan Bpk. Shapudin dari Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud.

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *